Sepeda Motor Masih Jadi Idola

MKM-HONDA.COM  — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi akses sepeda motor di ruas jalan tertentu dinilai sebagai aksi pencarian kambing hitam. Sepeda motor dianggap sebagai produk yang paling bersalah dalam menyebabkan kemacetan lalu lintas di ibu kota.

Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Bidang Promosi Bambang Asmarabudi mengatakan, pemaksaan kehendak tanpa memberikan sebuah alternatif merupakan tindakan tak adil. Pasalnya, ketersediaan sarana transportasi yang tak memadai membuat masyarakat mencari solusi sendiri.

"Jumlah armada transportasi dan konsumen yang ada tak sebanding. Kalau mau dibatasi, harus diimbangi dengan fasilitas. Tanpa diimbangi, itu sama saja memasung hak individu," ujar Bambang kepada Kompas.com hari ini.

Dengan melarang atau membatasi sepeda motor untuk melintas di jalan-jalan tertentu pada jam sibuk, lanjut Bambang, hanya akan menciptakan kemacetan di daerah lain. Sementara sepeda motor bukan satu-satunya alasan peyebab kemacetan. Faktor penegakan hukum di jalan, mobil, kendaraan umum, sampai pedagang yang ada di pinggir jalan juga bisa jadi penyebab.

"Sebenarnya kami, kalau diberi sarana transportasi yang nyaman dan ringan dari segi ongkos, tak akan menggunakan kendaraan pribadi. Peralihan akan tercipta dengan sendirinya," tutur Bambang yang juga General Manager Marketing dan Motorsport PT Yamaha Motor Kencana Indonesia.

Dua ATPM kendaraan roda dua lainnya, Honda dan Suzuki mengutarakan pendatanya.

Julius Aslan, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan, sepeda motor masih menjadi idola masyarakat karena belum ada satu pun alat transportasi yang bisa mengimbangi segi ekonomisnya. Dalam konsepnya, kegiatan ekonomi membutuhkan transportasi untuk bisa berputar.

"Di sini motor menjadi solusi, karena menawarkan kecepatan dan juga irit. Bisa dibayangkan kalau karyawan yang mayoritas menggunakan sepeda motor harus dilarang melewati jalan depan kantornya, akan menggangu pastinya," kata Julius kepada Kompas.com, Selasa (27/7/2010).

Jakarta, lanjutnya, merupakan sentra perekonomian nasional. Apalagi, mayoritas perkantoran berlokasi di daerah macet seperti Kuningan, Thamrin, dan Sudirman. Sebuah kebijakan yang diterapkan jangan sampai kontraproduktif dengan kemajuan ekonomi Indonesia yang lagi kondusif.

Julius menegaskan, pihak Pemda harus melakukan penelitian lebih mendalam sebelum menerapkan pembatasan itu. "Harus tahu dulu berapa karyawan pengguna motor yang melintasi jalan itu, berapa kali pengiriman barang, perusahaan jasa pengiriman barang, sampai usaha makanan yang bisa berdampak. Jangan buru-buru, harus ada kajian lebih dalam," pinta Julius.

Sementara itu, Rudjojo Nirjana, Direktur Pemasaran PT Suzuki Sales Indomobil menambahkan, solusi utama yang harus dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kemacetan adalah penambahan infrastruktur yang selama ini tak bergerak. "Pembangunan jalan baru merupakan jalan keluar utama," tutup Rudjojo.

disadur dari : Kompas.com