Eksekusi Fasilitas AHM Tak Ganggu Produksi

Senin, 28/9/2009 | 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengosongan lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (28/9), terhadap salah satu fasilitas gudang penyimpanan PT Astra Honda Motor (AHM) di kawasan Cakung cukup mengejutkan. Namun, menurut ATPM sepeda motor Honda, distribusi dan produksinya tidak terganggu.

"Proses produksi tak akan terganggu, sudah ada langkah antisipasinya. Eksekusi hanya dilakukan di salah satu gedung penyimpanan sehingga gudang dan aktivitas produksi tak terganggu. Hanya sebagian. Gudang dan aktivitas produksi tidak terganggu dan konsumen tetap terlayani," ujar Head of Corporate Communication AHM Kristanto dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Mengenai hal ini, AHM melihat proses eksekusi tanah di Cakung tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non-executable) dan masih dalam proses hukum di pengadilan. Pasalnya, AHM telah mengajukan permohonan perlindungan hukum dan penundaan eksekusi pengosongan (PPHPEP) kepada Mahkamah Agung dan permohonan klarifikasi atas objek eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, hal ini tak menghambat langkah PN Jakarta Timur untuk melakukan eksekusi Senin ini.

Perintah pengosongan lahan oleh PN Jaktim ini dilakukan berdasarkan Girik C 268 Persil 15.Sii atas nama Saidin bin Deran yang sebelumnya dinyatakan palsu oleh putusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung RI No. 618 K/Kr/1981 tanggal 12 April 1982. Bahkan, AHM masih berstatus sebagai pemilik dengan mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik yang belum pernah dibatalkan secara hukum.

"Eksekusi pengosongan ini sebenarnya tidak dapat dilaksanakan. AHM sangat menyayangkan atas eksekusi pengosongan ini karena sebenarnya sampai saat ini proses hukum masih berjalan, belum final serta belum memiliki kekuatan tetap. Persoalan ini akan mewarnai proses penegakan hukum dan iklim investasi di negeri ini,” lanjut Kristanto.

Ditambahkannya, langkah PPHPEP diambil AHM karena ada beberapa kejanggalan yang perlu diselesaikan di pengadilan sebelum proses eksekusi dilakukan. Beberapa kejanggalan tersebut antara lain adanya perbedaan penentuan luas tanah obyek eksekusi yang tertuang dalam beberapa amar putusan sebagai dasar hukum eksekusi.

"Bagaimana eksekusi mau dilanjutkan jika terdapat perbedaan luas tanah dalam amar putusan pengadilan. Karenanya, ini harus dituntaskan dulu secara hukum demi rasa keadilan dan terciptanya iklim investasi yang positif di negeri ini," pungkas Kristanto.