Bang Foke : Jangan Hanya DKI Terapkan Pajak Progresif

mkm-honda.com (JAKARTA, KOMPAS.com) - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo punya himbauan kepada pemerintah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan hukum mulai 1 Januari 2011. Usai melepas peserta Mudik Bareng Honda di Jakarta, Selasa (7/9/2010), Bang Foke menceritakan panjang lebar soal kebijakan itu kepada Kompas.com.

"Saat ini saya sedang meminta kepada pemerintah agar jangan hanya DKI yang menerapkan kebijakan ini," tukasnya. Menurutnya, jika hanya DKI yang menerapkannya, para pemilik kendaraan kemudian akan mendaftarkan kendaraan kedua, ketiga dan selanjutnya di luar DKI. "Dan kemudian mereka mengoperasikannya di DKI, akibatnya persoalan kemacetan tak terpecahkan," ucap Foke.

Foke juga mengungkapkan, bahwa instrumen fiskal yang diaplikasikan untuk memecahkan persoalan perlu dilakukan bersamaan dengan kebijakan transportasi lainnya. "Intinya, kita berharap para calon konsumen kendaraan mempertimbangkan lebih lanjut sebelum ia membeli," tegasnya. "Kalau perlu jangan sampai dengan uang Rp 300 ribu sudah bisa bawa pulang motor."

Perlunya Transportasi Terjangkau
Menanggapi aplikasi pajak progesif, Executive Vice President, PT Astra Honda Motor (AHM), Johannes Loman menyatakan bahwa hal itu pasti akan berdampak bagi calon konsumen sepeda motor untuk lebih memperhitungkan pembelian. "Hal ini memang bisa berpengaruh terhadap penurunan penjualan, namun soal berapa besar penurunnya, akan sangat tergantung pada seberapa progresif pajak yang diaplikasikannya," ujar Loman.

Saat ini, lanjut Loman perlu dilihat apa tujuan diterapkannya kebijakan tersebut. "Jika memang untuk menurunkan tingkat kemacetan, itu bisa jadi salah satu solusi, namun apakah itu yang paling tepat, belum tentu," tukasnya. Saat ini masyarakat masih membutuhkan sarana transportasi yang murah dan terjangkau, dan hal itu bisa didapatkan dari sepeda motor.

Hal senada dikemukakan oleh Direktur Marketing AHM, Julius Aslan. Menurutnya, penerapan pajak progresif bukan merupakan cara alami untuk menurunkan tingkat kemacetan, terutama di Jakarta. "Justru akan menimbulkan persoalan baru, misalkan penggunaan nama anggota keluarga lain, atau alamat lain di luar kota untuk membeli sepeda motor," ujarnya.

Pembenahan transportasi umum menjadi salah satu solusi tepat. "Saat transportasi umum yang aman, nyaman dan dapat diandalkan sudah bisa disediakan oleh pemerintah, secara alami pemilik kendaraan pribadi akan meninggalkan kendaraannya," tegas Julius.

KEBIJAKSANAAN PEMDA BALI

Sedangkan Pemerintah Provinsi Bali tengah gencar melakukan sosialisasi pajak progresif kendaraan bermotor sebagai solusi mengatasi masalah kemacetan arus lalu lintas di jalan raya Pulau Dewata. "Pajak progresif ini akan diberlakukan untuk kendaraan roda empat dan dua, baik itu milik pribadi maupun pemerintahan dan institusi TNI/Polri," ujar Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Provinsi Bali Dewa Eka saat ditemui  di Denpasar pada hari Rabu  28/7/2010 yang lalu.      
    
Dewa Eka mengatakan, pajak progresif diterapkan sebagai solusi mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Bali, yang kini hampir sama dengan tingkat kemacetan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.
    
Selama ini, ujar dia, ada kebijaksanaan kendaraan milik pemerintahan dan TNI/Polri tak ditarik pajak. Namun nanti, hal itu tidak berlaku lagi.
    
Pajak progresif yang dimaksud adalah kenaikan persentase pajak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
    
Ia menyebutkan, besaran persentase sangat ditentukan berapa jumlah kendaraan yang dimiliki setiap orang ataupun keluarga. "Nantinya bila satu orang memiliki lebih dari satu kendaraan,  pemiliki kendaraan tersebut bakal dikenakan pajak progresif. Pajak progresif tersebut ditetapkan melalui Perda yang saat ini dalam proses sosialisasi dengan merujuk pada UU Pajak Kendaraan Bermotor," ucapnya.
    
Dengan dilakukannya sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memberi masukan untuk menyempurnakan Perda tentang pajak progresif kendaraan bermotor, sehingga sebelum disahkan menjadi Perda, masyakarat sudah bisa memahami isinya.
    
Dikatakan, bila sebuah keluarga hanya memiliki satu kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, maka pajak progresif yang akan dikenakan sebesar 1,5 persen.
    
Namun jika mereka mempunyai kendaraan kedua maka kendaraan yang kedua tersebut bakal dikenai pajak sebesar 2 persen. Selanjutnya kendaraan ketiga sebesar 2,5 persen, kendaraan keempat 3 persen.
    
Sementara kendaraan kelima dan seterusnya akan dikenakan pajak progresif sebesar 3,5 persen.
    
Perda tersebut direncanakan sudah efektif berlaku paling lambat akhir tahun 2010 atau awal 2011. Usai penetapan Perda, maka Dispenda segera turun mendata jumlah kepemilikan kendaraan dari rumah ke rumah. "Rata-rata satu keluarga di Bali memiliki tiga sampai empat sepeda motor, karena suami memiliki motor sendiri, istri motor sendiri dan bahkan anak-anak juga memiliki motor sendiri-sendiri," ujar dia menjelaskan.

Penulis: XVD

Editor: primus